Prabowo Siapkan Perombakan Total Direksi Bank Himbara

Presiden Prabowo menyiapkan perombakan total direksi Bank Himbara sebagai langkah pembenahan tata kelola BUMN perbankan agar lebih berpihak pada ekonomi rakyat.

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto bersiap melakukan perombakan menyeluruh pada jajaran direksi Bank Himpunan Milik Negara (Himbara). Langkah ini diarahkan untuk membenahi tata kelola BUMN perbankan yang dinilai belum berjalan seimbang dan belum sepenuhnya memberi manfaat bagi masyarakat luas. Informasi tersebut disampaikan di Bogor pada Sabtu (31/1/2026).

Kebijakan ini dipandang sebagai bagian dari agenda besar pemerintah dalam menata ulang sektor strategis, khususnya perbankan milik negara. Presiden menilai perubahan di level pimpinan menjadi kunci untuk memperkuat sistem pengawasan dan memastikan kebijakan perbankan lebih selaras dengan kepentingan ekonomi nasional.

Latar Belakang Evaluasi Bank Himbara

Evaluasi terhadap Bank Himbara dilakukan setelah pemerintah mencermati berbagai persoalan struktural di tubuh BUMN. Salah satu sorotan utama adalah lemahnya pengawasan internal dan rapuhnya birokrasi yang dinilai bermula dari pucuk kepemimpinan. Kondisi ini disebut berdampak langsung pada arah kebijakan lembaga keuangan negara.

Dalam praktiknya, penyaluran kredit Bank Himbara dinilai lebih condong kepada kelompok usaha besar. Sementara itu, pelaku usaha kecil dan menengah yang seharusnya menjadi tulang punggung perekonomian nasional justru belum mendapatkan porsi dukungan yang memadai. Ketimpangan inilah yang mendorong pemerintah mengambil langkah korektif.

Perombakan Direksi dan Skema Talent Scouting

Perombakan direksi Bank Himbara disebut tidak bersifat parsial, melainkan menyeluruh. Pemerintah memandang pergantian total diperlukan agar pola kerja lama tidak kembali terulang. Untuk mengisi posisi pimpinan baru, pemerintah menerapkan metode talent scouting yang berbeda dari pendekatan sebelumnya.

Melalui skema ini, pencarian kandidat tidak lagi berfokus pada figur lama di lingkaran kekuasaan. Pemerintah menargetkan individu dengan rekam jejak profesional, integritas tinggi, serta komitmen kuat terhadap kepentingan bangsa. Generasi muda yang dinilai cerdas, berpengalaman di bidang praktik, dan memiliki semangat nasionalisme menjadi prioritas.

Pendekatan tersebut diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang tidak hanya memahami aspek teknis perbankan, tetapi juga memiliki keberpihakan yang jelas pada penguatan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan.

Sorotan Ketimpangan dan Tata Kelola BUMN

Selain persoalan perbankan, pemerintah juga menyoroti ketimpangan ekonomi yang dinilai semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan data yang diterima, kekayaan alam Indonesia disebut masih terkonsentrasi pada segelintir pengusaha besar. Kondisi ini memperlebar jarak ekonomi dan melemahkan daya saing pelaku usaha kecil.

Pemerintah juga menaruh perhatian pada dugaan praktik bisnis yang secara formal terlihat legal, namun pada pelaksanaannya justru merugikan negara. Dugaan kebocoran anggaran dengan nilai sangat besar turut memperkuat alasan perlunya pembenahan menyeluruh di tubuh BUMN, termasuk sektor perbankan.

Dalam konteks inilah, Bank Himbara dipandang memiliki peran strategis. Sebagai lembaga keuangan milik negara, arah kebijakan kredit dan tata kelolanya dinilai harus sejalan dengan visi pemerataan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.

Berita Rekomendasi: Pencarian Longsor Cisarua Hari Ke-8, 3 Korban Ditemukan

Rencana Presiden Prabowo untuk mengganti seluruh jajaran direksi Bank Himbara menandai langkah tegas pemerintah dalam membenahi BUMN perbankan. Perombakan ini diharapkan menjadi awal penerapan tata kelola baru yang lebih transparan, berintegritas, dan berpihak pada pelaku usaha kecil. Ke depan, pemerintah membuka peluang pembaruan lanjutan seiring proses seleksi pimpinan baru dan implementasi kebijakan yang lebih berimbang.