War tiket haji kembali jadi bahan perdebatan panas. Gagasan yang dianggap praktis justru dinilai bisa memicu kekacauan baru. Bahkan, jutaan calon jemaah disebut berpotensi dirugikan jika skema ini dipaksakan.

Dalam perkembangan terbaru pada 12 April 2026, DPR melalui Komisi VIII menegaskan bahwa wacana war tiket haji tidak bisa serta-merta diterapkan. Sistem ini dinilai bertabrakan langsung dengan aturan yang sudah berlaku dalam penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

War Tiket Haji Dinilai Bertabrakan dengan Aturan

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan bahwa sistem war tiket haji tidak memiliki dasar dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Artinya, jika ingin diterapkan, pemerintah harus lebih dulu mengubah regulasi.

Menurutnya, kebijakan sebesar ini tidak bisa diambil secara tiba-tiba. Ada banyak aspek yang wajib dikaji, mulai dari legalitas hingga dampak sosial di masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa penyusunan undang-undang sebelumnya sudah melalui proses panjang bersama pemerintah. Jika tiba-tiba diubah tanpa dasar kuat, hal itu bisa dianggap mengabaikan kerja legislasi yang sudah dilakukan.

Antrean Panjang Jadi Alasan, Tapi Bukan Solusi Instan

Wacana war tiket haji muncul di tengah persoalan klasik: antrean panjang jemaah. Namun DPR menilai, solusi ini justru terlalu instan dan berisiko.

Marwan menilai, tugas utama pemerintah seharusnya adalah mengurai antrean, bukan memindahkan masalah menjadi kompetisi berburu tiket. Jika sistem war diterapkan, dikhawatirkan justru muncul ketimpangan baru.

Selain itu, ada potensi kuota tidak terserap optimal. Tidak semua orang siap secara finansial atau mental untuk langsung berangkat saat tiket tersedia. Ini bisa menciptakan kekosongan kuota di waktu tertentu.

Ancaman Nyata bagi 5,5 Juta Calon Jemaah

Kritik lebih keras datang dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya. Ia menyebut sistem war tiket haji sebagai langkah mundur yang merusak prinsip keadilan.

Saat ini, sistem yang berlaku adalah berdasarkan nomor porsi (first come, first serve). Artinya, siapa yang mendaftar lebih dulu, dia yang berangkat lebih dulu. Skema ini dianggap lebih adil dan transparan.

Jika diubah menjadi “siapa cepat dia dapat”, maka jutaan jemaah yang sudah menunggu lama bisa tersingkir. Data menunjukkan ada sekitar 5,5 juta orang dalam daftar tunggu.

Kelompok paling rentan adalah masyarakat di daerah, lansia, serta mereka yang tidak terbiasa dengan teknologi. Mereka berpotensi kalah dari pihak yang memiliki akses internet cepat dan perangkat lebih canggih.

Kekhawatiran Ketimpangan Digital dan Finansial

War tiket haji juga dinilai membuka celah ketimpangan digital. Tidak semua calon jemaah memiliki kemampuan atau fasilitas untuk bersaing dalam sistem berbasis kecepatan akses.

Atalia menyoroti kondisi masyarakat di pelosok yang sudah menabung bertahun-tahun. Jika sistem berubah, perjuangan mereka bisa sia-sia hanya karena kalah cepat secara teknis.

Selain itu, faktor finansial juga menjadi penentu. Hanya mereka yang siap dana besar dalam waktu singkat yang bisa memanfaatkan sistem ini.

DPR Minta Kajian Mendalam, Bukan Keputusan Cepat

DPR sepakat bahwa wacana ini tidak bisa diputuskan secara terburu-buru. Pemerintah diminta fokus pada solusi yang lebih adil dan berkelanjutan untuk mengatasi antrean haji.

Kajian menyeluruh dinilai penting agar kebijakan tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Apalagi, ibadah haji bukan sekadar perjalanan biasa, melainkan menyangkut aspek spiritual dan sosial yang sensitif.

Sebagai langkah awal, DPR mendorong Kementerian Haji dan Umrah untuk bekerja lebih optimal dalam memperbaiki sistem yang ada, bukan menggantinya dengan mekanisme yang berisiko.

Wacana war tiket haji memang terdengar cepat dan praktis, tetapi dampaknya bisa jauh lebih kompleks. Dengan jutaan orang yang sudah menunggu bertahun-tahun, perubahan sistem harus dipikirkan matang agar tidak menimbulkan ketidakadilan baru.

Isu ini dipastikan masih akan berkembang. Keputusan akhir akan sangat menentukan masa depan sistem antrean haji di Indonesia.

Baca Juga: Heboh War Ticket Haji, Pemerintah Tegaskan Belum Berlaku